Saya bukan orang yang ngerti ekonomi dan bukan orang yang ngerti tentang pemerintahan, saya hanya seorang guru honor Sekolah Dasar Negeri. Namun ketika harus berkecimpung di dunia pendidikan saya jadi sedikit mengerti bagaimana harus membuat agar sekolah tetap bisa berjalan dengan baik seperti roda pemerintahan. Kebutuhan untuk mencukupi keperluan sekolah sering kali menjadi hambatan untuk sekolah itu maju dikarenakan kekurangan pendanaan, sehingga sekolah yang berani memberikan jaminan pelayanan akhirnya berusaha menghimpun berbagai masukan sumber dana diantaranya dari Orang Tua Murid.
Keberadaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang akhirnya menjadi sumber dana bagi sekolah untuk menjalankan kehidupan Rumah Tangga Sekolah menjadi pilihan terakhir bagi sekolah untuk menetapkan sumber dana seluruh anggaran setelah Pemerintah Melarang sekolah untuk menggali sumber dana dari Orang Tua Siswa.
Dengan nama baru BOS-KITA dana dari hasil ngutang ini akan digunakan untuk menyediakan sebagian hibah BOS Pemerintah yang diberikan kepada sekolah dasar dan menengah pertama swasta melalui Departemen Pendidikan Nasional. Program ini mendukung komitmen Pemerintah atas pengelolaan berbasis sekolah dengan memperkuat komite sekolah, terutama dalam perencanaan dan pengawasan pengeluaran BOS. BOS-KITA adalah Bantuan Operasional Sekolah - Knowledge Improvement for Transparency and Accountability senilai US$ 600 juta (sumber : http://www.detikfinance.com) merupakan Pinjaman dari BANK DUNIA yang akan dikucurkan selama dua tahun.
Pertanyaan yang sekarang ini harus kita jawab adalah "Siapa yang akan bayar utang tersebut ?" kebijakan pemerintah tentang Sekolah Gratis tentu harus kita dukung namun ketika program yang digulirkan itu akan berakibat kita menanggung hutang harusnya menjadi evaluasi kita berkaca kepada pemerintah-pemerintah sebelumnya, dengan membabi buta berhutang dengan menjaminkan sumber daya yang notabene untuk kesejahteraan rakyat pada akhir buat bayar hutang.
Dari jaman mulai berdirinya negara kita ternyata menghutang adalah jalan yang sering ditempuh pemerintah untuk menjalankan program politik penguasa, siapapun yang berkuasa kepentingan rakyat harus menjadi prioritas bukan hanya mementingkan politik penguasa saja. Karena apa yang kita nikmati dalam hidup jika di dapat dari hasil hutang maka berakibat rendahnya keinginan bersaing dan maju pada diri kita.
Penanaman kepercayaan diri untuk membangkitkan semangat hidup mandiri akan lebih efektif dari pada memperbesar hutang untuk menutup kekurangan. Kemampuan masyarakat untuk mengeluarkan biaya pendidikan putra-putri mereka sebenarnya tidak perlu diragukan tetapi terkadang keterbukaan sekolah dalam pengelolaan keuangan masih belum dirasakan oleh orang tua murid. Banyak sekolah-sekolah negeri yang mampu menghimpun sekian puluh juta per bulan dan ternyata tidak mengurangi keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya dengan tidak gratis.
Dengan nama baru BOS-KITA dana dari hasil ngutang ini akan digunakan untuk menyediakan sebagian hibah BOS Pemerintah yang diberikan kepada sekolah dasar dan menengah pertama swasta melalui Departemen Pendidikan Nasional. Program ini mendukung komitmen Pemerintah atas pengelolaan berbasis sekolah dengan memperkuat komite sekolah, terutama dalam perencanaan dan pengawasan pengeluaran BOS. BOS-KITA adalah Bantuan Operasional Sekolah - Knowledge Improvement for Transparency and Accountability senilai US$ 600 juta (sumber : http://www.detikfinance.com) merupakan Pinjaman dari BANK DUNIA yang akan dikucurkan selama dua tahun.
Pertanyaan yang sekarang ini harus kita jawab adalah "Siapa yang akan bayar utang tersebut ?" kebijakan pemerintah tentang Sekolah Gratis tentu harus kita dukung namun ketika program yang digulirkan itu akan berakibat kita menanggung hutang harusnya menjadi evaluasi kita berkaca kepada pemerintah-pemerintah sebelumnya, dengan membabi buta berhutang dengan menjaminkan sumber daya yang notabene untuk kesejahteraan rakyat pada akhir buat bayar hutang.
Dari jaman mulai berdirinya negara kita ternyata menghutang adalah jalan yang sering ditempuh pemerintah untuk menjalankan program politik penguasa, siapapun yang berkuasa kepentingan rakyat harus menjadi prioritas bukan hanya mementingkan politik penguasa saja. Karena apa yang kita nikmati dalam hidup jika di dapat dari hasil hutang maka berakibat rendahnya keinginan bersaing dan maju pada diri kita.
Penanaman kepercayaan diri untuk membangkitkan semangat hidup mandiri akan lebih efektif dari pada memperbesar hutang untuk menutup kekurangan. Kemampuan masyarakat untuk mengeluarkan biaya pendidikan putra-putri mereka sebenarnya tidak perlu diragukan tetapi terkadang keterbukaan sekolah dalam pengelolaan keuangan masih belum dirasakan oleh orang tua murid. Banyak sekolah-sekolah negeri yang mampu menghimpun sekian puluh juta per bulan dan ternyata tidak mengurangi keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya dengan tidak gratis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar